Karena, Berat Melepasnya |Refleksi 153 PNS Bekas Terpidana|

Surat Edaran 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kembali PNS dalam jabatan struktural tampak seperti angin badai yang menegangkan. Ah, ia hanya sebagai angin kecil yang meminta simpati saja, dan tak akan lama tentu akan berlalu; lha wong namanya badai saja pasti berlalu. Ini hanya sebatas angin kecil yang berhembus sedikit kencang untuk menepiskan kerancuan, pelanggaran dan ketakutan para tikus dalam strukural pencarian makanan. Pasti tak lama ia juga akan berselang, acuhkan saja dan anggap tak ada edaran sedemikian. Lincahlah bermain cantik dalam perburuan kalian! Silahkan!

Hakikatnya jelas dan bahkan sudah tertegaskan, dalam saduran surat edaran terdapat larangan keras untuk menjadikan bekas narapidana sebagai pejabat (lagi) ataupun (nanti). Dan mereka yang sudah diangkat harus segera diberhentikan. Simple, sedemikian sajalah permintaan di dalamnya. Namun karena sebuah sikap itu hadir juga dipengaruhi oleh sifat, maka tak menutup kemungkinan sifat kekanak-kanakan dengan keegoisan tinggi menutup rapat para pemangku jabatan untuk menjalankan murni aturan yang dimintakan, mendengar tapi tak taat, ah ini biasa di Indonesia.

Sikap PP KAMMI – Perseteruan KPK vs Polri

Perseteruan KPK versus Polri mencapai kulminasi dan tak bisa lagi disembunyi seperti banyak dikatakan oleh petinggi kedua lembaga penegak hukum itu selama ini jika keduanya tetap rukun dan bersinergi memberantas korupsi. Tabir perseteruan terkuak telanjang mata di hadapan publik kala sejumlah aparat Kepolisian “menyerbu” kantor KPK Jum’at (5/10) malam.

Dengan dalih salah seorang penyidik KPK dari unsur Kepolisian pernah terlibat pelanggaran kode etik dan pembunuhan, beberapa petugas Polisi bertindak arogan. Mendatangi kantor KPK dengan maksud menangkap penyidik yang di maksud. Beberapa jam sebelumnya, penyidik itu baru saja memeriksa Irjen Polisi Djoko Susilo yang menjadi tersangka korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Polri, sehingga sikap Polisi ini bisa membenarkan dugaan adanya upaya Polisi menghadang langkah KPK membongkar kasus korupsi dengan melakukan kriminalisasi terhadap penyidik KPK.

Mengawal Sidang Kasus Bansos Kota Bandung

Bismillahirrohmaanirrohiim,,

Sehari sebelumnya, telah diadakan pertemuan di KAMDA Kota Bandung terkait rencana pembentukan aliansi gerakan anti korupsi yang nantinya terdiri dari lintas organisasi mahasiswa se Bandung Raya, dan KAMMI sebagai pemrakarsanya. Namun, karena masih terkendala hal teknis, aliansi tersebut masih belum bisa diwujudkan. Kasus korupsi di Kota Bandung yang sejak awal terus dikawal oleh KAMMI adalah terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 66,5 milyar yang sejauh ini pihak terkait ada tujuh orang, lima diantaranya adalah tersangka.

Kasus Bansos ini cukup penting untuk diperhatikan karena mengarah kepada orang nomor satu dan nomor tiga di kota Bandung, alias Walikota (DR) dan Sekretaris Daerah (ES) Bandung. Berdasarkan informasi dari media dan juga kader KAMMI yang telah mengikuti jalannya persidangan pada 02 Mei kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang telah menyebut-nyebut dalam dakwaannya tersebut ada campur tangan langsung dari Walikota dan Sekretaris Daerah terkait tindakan korupsi tersebut. Menarik!