Posts Tagged With: Partai

Presiden Dilarang Rangkap Jabatan

Presiden merupakan seorang pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar {UU 1945  Pasal 4 Ayat (1)}. Dalam hal ini Presidenlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan di dalam suatu negara dan wajib mengabdikan diri kepada Rakyatnya selama masa jabatan.

Gambar

Selama menjabat sebagai Kepala Pemerintahan seorang Presiden harus fokus mengurusi rakyatnya tanpa diganggu oleh urusan-urusan eksternal yang lain seperti Partai dan sebagainya. Bisa dibayangkan ketika seorang Presiden juga menduduki sebuah atau beberapa jabatan penting di luar pemerintahan. Bisa jadi urusan Negara terbengkalai begitu saja tanpa perhatian khusus dari Presiden. Memang Presiden dibantu oleh beberapa menteri, tapi menteri saja belum cukup karena semua keputusan kenegaraan itu ada di tangan Presiden.

UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Berbunyi

  1. Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.
  2. Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

Dari kedua Pasal di atas dapat dismpulkan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh satu atau lebih partai politik yang berkoalisi. Nah, partai kan telah mencalonkan pasangan mereka untuk di pilih sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jadi setelah pasangan calon mereka terpilih itu artinya partai tersebut telah menyerahkan pasangan calon mereka khususnya Presiden untuk mengabdikan diri kepada rakyat dan menjadi milik rakyat seutuhnya, bukan lagi milik partai.

Jadi berdasarkan Ijtihad terhadap Undang-Undang di atas bahwa tidak dibenarkan seorang Presiden atau Wakil Presiden merangkap jabatan karena akan mengganggu kredibiltas Presiden tersebut.

Ditulis oleh Muhammad Ikhlas Samad (Ketua BSO KAMMI STKS) Pada Hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 pukul 11.03 PM WIB

Diajukan ke Republika Online untuk dimuat sebagai tulisan mahasiswa bertema “Presiden Dilarang Rangkap Jabatan”

Diterbitkan pertama kali di celotehpangkep.wordpress.com pada hari dan jam yang sama

Categories: Sosial dan Politik | Tags: , , , | Leave a comment

Dilema Pemahaman Antara KAMMI dan PKS

===

Di bawah ini akan dibagikan mengenai pandangan yang mencerahkan terkait opini publik pada kemesraan hubungan KAMMI dengan PKS yang notabene sebuah partai politik.

Salam hangat dan semangat selalu

Muhammad Joe Sekigawa, Kader KAMMI STKS Bandung

****

Memahami Relasi KAMMI dan PKS

By Andriyans Elqassam in Pengurus KAMMI Se Indonesia (Files)

Sejak lama saya ingin menyampaikan unek-unek saya tentang kegamangan akan pemahaman sebagian besar Kader KAMMI tentang memahami relasi antara PKS dan KAMMI. Terkadang sebagian kader KAMMI merasa tidak percaya diri ketika sering diidentikan dengan PKS. Ketidakpercayaan diri ini disebabkan mereka gagal paham akan relasi PKS dan KAMMI. Ada sebagian kader KAMMI yang berdiri pada posisi extreme terhadap PKS, menganggap KAMMI harus Oposisi dengan PKS. Pokoknya asal jangan PKS. Independensi yang dipahami adalah asal jangan didentikan dengan PKS. Atau ada juga orang yang tidak ambil pusing dengan bagaimana relasi PKS dan KAMMI berjalan saja organisasi sambil menyimpan banyak pertanyaan. Dan gagal memahami mana perintah murobbi mana perintah oraganisasi. Gagal memahami peran, kapan sebagai kader partai kapan sebagai aktivis organisasi.

Memahami hubungan PKS dengan KAMMI, terletak pada kader PKS yang ada di organisasi KAMMI. bukan pada antar lembaga. Sekali lagi terletak pada kader PKS yang juga anggota KAMMI. Itu faktanya. Relasi ini harus dipahami.

Continue reading

Categories: Artikel Ikhwah, Ke-KAMMI-an | Tags: , , , | 5 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.