Posts Tagged With: Pemerintahan

Tarbiyah Siyasiyah: Sepenggal Kisah Risalah Dakwah

Tarbiyah Siyasiyah: Sepenggal Kisah Risalah Dakwah*

*Disarikan oleh Muhammad Joe Sekigawa dari Tarbiyah Siyasiyah (Ahmad Dzakirin, 2011)

Bismillahirrohmaanirrohiim,,

PROLOG

Tarbiyah siyasiyah dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pendidikan politik. Politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sistem negara, baik yang menyangkut proses menentukan ataupun melaksanakan tujuan dari sistem yang ada. Konsep pokok dalam mendefinisikan politik secara garis besar dapat dilihat berdasarkan objek yang dikaji, yaitu:

  1. Negara (institutionalism approach)
  2. Kekuasaan (power approach)
  3. Pengambilan keputusan (decision making approach)
  4. Kebijakan masyarakat (public policy approach)
  5. Pembagian (distribution)

Kemudian, dari kelima hal di atas, maka ruang lingkup politik kontemporer dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori klasik Aristoteles).
  2. Politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
  3. Politik adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
  4. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kegiatan.

Politik dalam Islam

Makna siyasah jika dikaitkan dengan masyarakat maka dapat diartikan sebagai pemeliharaan (riayah), perbaikan (ishlah), pemberian petunjuk (taqwim), dan pendidikan (ta’dib). As-siyasah apabila dikaitkan dengan urusan kaum muslimin atau sering disebut dengan as-siyasah syar’iyyah dapat diartikan sebagai segala upaya untuk memperhatikan urusan kaum Muslimin, dengan jalan menghilangkan kezaliman penguasa dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi, “Siapa saja yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka dia bukan dari golongan mereka” (HR. Thabrani)

Continue reading

Categories: Sosial dan Politik | Tags: , , , , | Leave a comment

Presiden Dilarang Rangkap Jabatan

Presiden merupakan seorang pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar {UU 1945  Pasal 4 Ayat (1)}. Dalam hal ini Presidenlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan di dalam suatu negara dan wajib mengabdikan diri kepada Rakyatnya selama masa jabatan.

Gambar

Selama menjabat sebagai Kepala Pemerintahan seorang Presiden harus fokus mengurusi rakyatnya tanpa diganggu oleh urusan-urusan eksternal yang lain seperti Partai dan sebagainya. Bisa dibayangkan ketika seorang Presiden juga menduduki sebuah atau beberapa jabatan penting di luar pemerintahan. Bisa jadi urusan Negara terbengkalai begitu saja tanpa perhatian khusus dari Presiden. Memang Presiden dibantu oleh beberapa menteri, tapi menteri saja belum cukup karena semua keputusan kenegaraan itu ada di tangan Presiden.

UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Berbunyi

  1. Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.
  2. Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

Dari kedua Pasal di atas dapat dismpulkan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh satu atau lebih partai politik yang berkoalisi. Nah, partai kan telah mencalonkan pasangan mereka untuk di pilih sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jadi setelah pasangan calon mereka terpilih itu artinya partai tersebut telah menyerahkan pasangan calon mereka khususnya Presiden untuk mengabdikan diri kepada rakyat dan menjadi milik rakyat seutuhnya, bukan lagi milik partai.

Jadi berdasarkan Ijtihad terhadap Undang-Undang di atas bahwa tidak dibenarkan seorang Presiden atau Wakil Presiden merangkap jabatan karena akan mengganggu kredibiltas Presiden tersebut.

Ditulis oleh Muhammad Ikhlas Samad (Ketua BSO KAMMI STKS) Pada Hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 pukul 11.03 PM WIB

Diajukan ke Republika Online untuk dimuat sebagai tulisan mahasiswa bertema “Presiden Dilarang Rangkap Jabatan”

Diterbitkan pertama kali di celotehpangkep.wordpress.com pada hari dan jam yang sama

Categories: Sosial dan Politik | Tags: , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.